HUBUNGI KAMI

PABRIK & DISTRIBUTOR WARING SAYUR & WARING IKAN
Menyediakan: waring sayur, karung waring, karung jaring, waring merah, waring kuning, waring ikan, waring pagar, waring hitam, waring keramba, dll.

Hubungi Kami
• SMS/WA/Call: 0852.3392.5564 | 0877.0282.1277 | 08123.258.4950
• Phone: 031- 8830487
• Email: limcorporation2009@gmail.com

Mengupas Tuntas Tentang Sejarah Perikanan di Indonesia

Distributor Waring Sayur Harga Murah - Lim Corporation

Perikanan telah menjadi kegiatan ekonomi pada periode sebelum masehi. Di Indonesia, sebelum terjadinya migrasi skala besar pada periode Neolithic (3000 – 2000 SM) , penduduk asli Indonesia yang disebut sebagai Wajak hidup secara primitif dengan cara menangkap ikan  dan berburu (Anonymous, 1996). Selain itu penangkapan ikan hiu juga telah dilakukan ribuan tahun silam oleh penduduk asli Indonesia terutama mereka yang berada di wilayah timur Indonesia. Kemudian pada sekitar ke abad 15 dan ke 16 kelompol etnis yang disebut Bajini, Makassar, Bugis, dan Bajo merintis perdagangan tripang dan trochus untuk diperdagangkan dengan kelompok pedagang asal Cina (Anonymous, 2001). Catatan ini pun bisa disebut awal sebutan dari “nenek moyangku bangsa pelaut”.

BACA JUGA: 

1. Sejarah Perikanan Indonesia pada Masa Penjajahan Belanda Hingga Awal Kemerdekaan

a. Masa Penjajahan Belanda

Pengembangan kelautan di Republik Indonesia ini dimulai pada tahun 1911 dengan dibentuknya Bugerlijk Openbare Werken yang kemudian dalam perjalanannya pada tahun 1931 berubah menjadi Departemen Verkeer en Waterstaat. "Unit kerja"warisan kolonial Belanda inilah yang merupakan cikal bakal pembentukan departemen yang mengelola aspek kelautan di masa sekarang. Pada saat itu unit kerja tersebut mengurusi masyarakat pantai yang menyandarkan kegiatan ekonomi pada bidang kelautan.  Pada saat itu juga telah ditetapkan UU Ordonansi tentang batas laut Hindia Belanda melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, yang menetapkan bahwa lebar laut wilayah Hindia Belanda ditetapkan pada masing-masing pulau sampai sejauh 3 mil yang diukur dari garis air surut terendah.

b.Masa Penjajahan Belanda

Pada jaman Jepang diadakan latihan-latihan Pemuda antara lain : latihan Pemuda Pertanian, Latihan Pemuda Perikanan, Latihan Pemuda perikanan atau disebut juga “GYOMIN BOOZYOO” dilaksanakan di Tegal dan Batang, yang diutamakan bagi pemuda-pemuda yang bermukim di daerah pantai di seluruh pulau Jawa. Lama latihan adalah 3 (tiga) bulan dengan materi latihan meliputi dasar-dasar pelayaran dan perikanan. Bagi mereka yang telah selesai mengikuti latihan dikembalikan ke daerahnya masing-masing untuk dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh, demikian seterusnya.Selanjutnya pada masa penjajahan Jepang antara tahun 1942 sampai dengan 1945. Pada masa penjajahan Jepang,  terjadi perluasan lembaga-lembaga perikanan milik pemerintah. Pada masa ini, di daerah-daerah dibentuk jawatan penerangan perikanan yang disebut Suisan Shidozo. Di samping itu, pada masa ini terjadi penyatuan perikanan darat dengan perikanan laut, walaupun tetap dimasukkan dalam kegiatan rumpun pertanian.

c. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan pada kabinet presidensial pertama, pemerintah Republik Indonesia membentuk Departemen Kemakmuran Rakyat dengan menterinya Mr. Syafruddin Prawiranegara. Pada Departemen tersebut di atas, maka dibentuklah Jawatan Perikanan yang mengurusi kegiatan-kegiatan perikanan darat dan perikanan  laut. Semenjak kabinet pertama yang terbentuk pada tanggal 2 September 1945 hingga terbentuknya kabinet parlementer ketiga pada tanggal 3 Juli 1947, Jawatan Perikanan tetap berada di bawah Koordinator Pertanian, di samping Koordinator Perdagangan dan Koordinator Perindustrian dalam Departemen Kemakmuran Rakyat.
Pada masa Kedaulatan RI sekitar tahun 1949, Departemen Kemakmuran Rakyat kemudian dipecah menjadi dua Departemen, yaitu Departemen Pertanian serta Departemen Perdagangan dan Perindustrian.


2. Zaman Orde Baru

Semenjak kabinet Ampera sampai dengan Orde Baru berakhir sektor perikanan dan kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Departemen Eksplorasi Laut (DEL) dengan mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan dari Departemen Eksplorasi Laut menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) pada tanggal 1 Desember 1999, yang selanjutnya berdasarkan Kepres RI No.165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 DELP berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan.

3. Zaman Reformasi

Berdasarkan data Food Outlook (FAO 2007) produksi perikanan tangkap Indonesia mengalami penurunan sebesar  4,55 persen. Penurunan tersebut lebih besar dari rata-rata penurunan produksi perikanan dari sepuluh negara produser perikanan dunia, yaitu sebesar 2,37 persen. Pada tahun yang sama (2007), FAO mempublikasikan bahwa kondisi sumberdaya ikan di sekitar perairan Indonesia, terutama di sekitar perairan Samudera India dan samudera pasifik sudah menujukan kondisi full exploited. Bahkan di perairan Samudera Hindia kondisinya cenderung mengarah kepada overexploited. Artinya bahwa dikedua perairan tersebut saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan ekspansi penangkapan ikan secara besar-besaran. Hal ini memperkuat dugaan para ahli selama ini bahwa kondisi sumberdaya ikan di beberapa wilayah perairan sudah mengalami degradasi. Berdasarkan hal tersebut maka pemeritah perlu secara cepat melakukan berbagai upaya guna menyelamatkan sumberdaya perikanan di wilayah perairan Indonesia. Hal yang cukup menggembirakan terjadi pada produksi perikanan budidaya nasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)  sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang  Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan. Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi :

1) Menteri Kelautan dan Perikanan;
2) Sekretaris Jenderal;
3) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
4) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
5) Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
6) Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
7) Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
8) Inspektorat Jenderal;
9) Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10)taf Ahli.


Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Preaturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

1) Menteri Kelautan dan Perikanan;
2) Sekretaris Jenderal;
3) Inspektorat Jenderal;
4) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
5) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
6) Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
7) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9) Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
10)Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
11)Staf Ahli.

* Info mengenai harga Waring Sayur silakan klik http://bit.ly/hargawaringsayur

Bila Anda membutuhkan dan ingin memesan Waring Sayur atau Plastik Pertanian & Perkebunan untuk penanganan pasca panen tanaman atau untuk yang lainnya dengan harga yang lebih terjangkau dan untuk pemesanan Anda bisa menghubungi kami melalui SMS/CALL/WA pada hari dan jam kerja (Minggu dan Hari Besar TUTUP)

Customer Service:
Telp: 031- 8830487 (Jam Kerja 08.00 - 16.00 WIB)
Mobile: 0877 0282 1277 / 0812 3258 4950 / 0852 3392 5564
Atau chat langsung dengan admin klik salah satu tautan berikut:

Catatan :
– Minimal order 5 Ball
– 1 Ball = 1.000 lembar
– Harga netto ( tidak termasuk PPN )
– Harga franco Surabaya, belum Termasuk ongkos kirim ke kota tujuan
– Harga tidak mengikat, bisa berubah Setiap waktu

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Mengupas Tuntas Tentang Sejarah Perikanan di Indonesia"

Posting Komentar